Kopertis Dapat Wewenang Evaluasi Izin Program Studi

20161229_203003

11 Januari 2017
JAKARTA, KOMPAS — Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis bakal diberikan kewenangan untuk mengevaluasi pengajuan izin program studi dari perguruan tinggi di wilayahnya. Pendelegasian evaluasi ini dilakukan sebagai upaya menjadikan Kopertis sebagai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Koordinator Kopertis Wilayah 3 Illah Sailah, seusai acara Dies Natalis XIX Universitas Paramadina, di Jakarta, Selasa (10/1), mengatakan, selama ini, pengajuan izin program studi (prodi) baru langsung ke Kemristek dan Dikti. Nanti, ada kewenangan yang akan dilimpahkan ke Kopertis atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

“Bagi Kopertis ada kendalanya untuk memastikan kesehatan yayasan. Sebab, suatu yayasan, kan,bisa saja memiliki beberapa PT di daerah lain. Jadi, harus tetap juga Kemristek dan Dikti jadi acuan. Bahwa izin prodi di PT berlaku untuk yang sesuai wilayah Kopertis-nya,” ujar Illah.

Menurut Illah, harus diperhitungkan juga kapasitas sumber daya manusia di Kopertis serta peningkatan kapasitas untuk melaksanakan kewenangan, termasuk pakta integritas supaya mekanisme berjalan fair sebagaimana mestinya. Sebab, Kopertis pun harus mendukung komitmen peningkatan mutu PT.

Secara terpisah, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir mengatakan, ketika Kopertis jadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) yang melayani PTS dan PTN, evaluasi izin prodi jadi kewenangan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi mulai dari sisi kelembagaan, dosen, keuangan, kurikulum, hingga infrastruktur.

Nanti, Kemristek dan Dikti yang akan memberi izin operasional berdasarkan hasil evaluasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Dalam kunjungan kerja di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu, Nasir mengatakan akan memberlakukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di tahun ini. Saat ini sedang dilakukan pembahasan final peraturan Menristek dan Dikti dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Isinya antara lain tentang akan dilakukan pengelompokan tipe Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) berdasarkan jumlah PTS dan wilayahnya, serta kewenangan pusat secara bertahap akan diberikan pada lembaga tersebut.

“Memang tugas Kopertis itu tidak hanya datang saat wisuda, tetapi juga melakukan pembinaan di wilayahnya. Pembinaan itu menyangkut peningkatan akreditasi program studi dan institusi,” ujar Nasir.

Mendekatkan PTS

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budiman Djatmiko mengatakan, sesuai amanat UU Pendidikan Tinggi Tahun 2012, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagai ganti Kopertis harus sudah terbentuk. Aptisi mengharapkan layanan pada PTS makin dekat sehingga tak semua urusan harus dibawa ke pusat.

“Dalam kepemimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, kami minta agar dipilih pemimpin yang berpengalaman mengelola PTS. Hampir 90 persen PT di Indonesia milik swasta. Tujuannya, agar memahami PTS sehingga dapat membina secara tepat untuk peningkatan mutu yang diharapkan,” kata Budiman.

Menurut Budiman, pengurusan izin prodi di Kopertis/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi disambut baik, termasuk dengan waktu yang tidak lama. Namun, harus tetap dipastikan supaya jangan mudah memberi izin hanya karena keakraban dengan pemimpin Kopertis/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di daerahnya. (*/ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Januari 2017, di halaman 11 dengan judul “Kopertis Dapat Wewenang Evaluasi Izin Program Studi”.

Menristekdikti: Ijazah tak Perlu Lagi Dilegalisasi

ijazah-palsu-ilustrasi-_130904084919-879

Ijazah Palsu (ilustrasi)
Monday, 09 January 2017 | 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir menegaskan ke depan ijazah tak perlu lagi di legalisasi. Dalam siaran pers yang diterima, Nasir mengatakan akan mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk mengikuti program Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Sehingga ke depan, tak perlu ada lagi adanya legalisasi ijazah lulusan perguruan tinggi Indonesia.

Jika pihak industri ingin tahu lulusan yang akan diterimanya, hanya tinggal melakukan pengecekan melalui Sistem Verifikasi Ijazah Online/Elektronik (SIVIL). Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ijazah palsu akan bisa dieliminasi lebih awal. Termasuk praktik jual beli ijazah. Jika perguruan tinggi ketahuan melakukan praktik tersebut, Kemenristekdikti akan langsung menutup perguruan tinggi tersebut.

Selain perubahan tersebut, pada 2017 ini, pihak Kemristekdikti juga memberlakukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI). Menurut Nasir memang perubahan Kopertis menjadi LL-DIKTI untuk wilayah Kopertis I memang lebih mudah, dibandingkan Kopertis yang membawahi sekitar enam provinsi dibawahnya.

Nasir menjelaskan pada 2016, dari 23 perguruan tinggi yang berakreditasi A, 9 di antaranya merupakan PTS, artinya menurut Nasir, ini menjadi lecutan bagi PTS lain untuk berakreditasi lebih baik.

Publikasi ilmiah menurut Nasir di PTS harus ditingkatkan karena itu ikut membantu penelitian di Tanah Air.

Nasir juga menyampaikan rata-rata masalah di PTS terutama untuk politeknik atau akademi adalah keterbatasan dosen. Pihaknya akan berkolaborasi dengan industri untuk mengatasi permasalahan itu.

Red: Esthi Maharani
Source: antara

Perlu Kolaborasi Antar-PT Vokasi dan PT Akademik

Penguatan Vokasi Harus Diimbangi Ketersediaan Dosen dan Sarana

Screenshot_2016-07-05-09-26-11-1

30 Desember 2016
JAKARTA, KOMPAS — Komitmen untuk meningkatkan jumlah institusi dan mahasiswa vokasi, terutama politeknik, diyakini meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi dengan industri. Namun, harus didorong pula agar terjadi kolaborasi antara PT vokasi dan PT non-vokasi.

Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia Rachmat Imbang Tritjahjono yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (29/12), mengatakan, komitmen pemerintah untuk merevitalisasi politeknik merupakan langkah yang baik. Pendidikan vokasi di politeknik telah menunjukkan bukti dalam menyediakan tenaga kerja yang siap pakai untuk kebutuhan industri.

“Meskipun ada dukungan yang kuat untuk pendidikan vokasi di politeknik, harus ada kolaborasi yang baik antara PT vokasi dan PT non-vokasi (akademik). PT akademik harus kuat dalam riset fundamental, sedangkan vokasi dalam riset terapan. Kami berharap kolaborasi ini membuat bangsa ini mulai menghasilkan produk-produk yang tadinya diimpor,” kata Rachmat yang juga Direktur Politeknik Negeri Bandung.

Secara terpisah, Direktur Politeknik Negeri Surabaya Zainal Arief mengatakan, politeknik butuh penguatan di bidang-bidang utamanya. Hal ini memerlukan keunggulan sumber daya manusia, terutama dosen bersertifikat serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembelajaran dan praktik kerja.

Menurut Zainal, dengan bertambahnya politeknik dan mahasiswa ke depannya, butuh banyak tempat bagi mahasiswa untuk magang, untuk belajar langsung di dunia industri. Politeknik yang kualitasnya bagus, kemitraan dengan industri sudah kuat. Namun, semakin banyak industri yang terlibat, yang sesuai dengan kompetensinya, tentu sangat bagus.

Tantangan dalam pengembangan politeknik, kata Rachmat, disparitas kualitasnya masih tinggi.

Berwirausaha

Hal senada disampaikan Zainal. Tidak ada kesulitan untuk menyalurkan lulusan karena industri sudah percaya dengan mutu lulusan. Namun, politeknik juga menyiapkan mahasiswa untuk siap menjadi technopreneur agar bisa membuka lapangan kerja.

“Kami menyiapkan mahasiswa yang siap kerja di industri dan siap menjadi technopreneur. Di kampus ada unit bisnis inkubator untuk membekali siswa menjadi wirausaha,” ujar Zainal.

Lulusan politeknik terbaik sebenarnya juga dibidik untuk mejadi dosen. Namun, merekrut dosen dari lulusan terbaik tidak semudah yang dibayangkan. Saingannya dengan industri yang datang ke kampus.

“Industri mampu menawarkan gaji dan karier yang bagus. Padahal, kita butuh dosen yang memahami pendidikan vokasi. Biasanya, mahasiswa yang punya potensi menjadi dosen didekati sejak awal,” katanya.

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo mengatakan, pemerintah mulai menyosialisasikan ke industri agar dalam merekrut tenaga kerja lebih melihat sertifikat kompetensi, bukan sekadar ijazah. Kepada masyarakat pun disosialisasikan keunggulan pendidikan vokasi. (ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Desember 2016, di halaman 11 dengan judul “Perlu Kolaborasi Antar-PT”.