Edaran (BARU) BAN-PT tentang Penerapan Sistem Akreditasi Online Perguruan Tinggi

Download (PDF, 305KB)

2017-02-24
Menindaklanjuti surat kami nomor 335/BAN-PT/LL/2016 tertanggal 26 Januari 2017 perihal Pelaksanaan Akreditasi Tahun 2017, bahwa BAN-PT akan melakukan asesmen akreditasi menggunakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) mulai tanggal 1 Juni Tahun 2017.

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan informasi sebagaimana dengan surat nomor 1041/BAN-PT/LL/2017 terlampir.

Dengan demikian surat nomor 996/BAN-PT/LL/2017 sebelumnya dinyatakan dicabut.

Pensiun Dosen yang memiliki NIDN

Pensiun Dosen yang memiliki NIDN
http://forlap.dikti.go.id/welcome/newsdetail/48

Created on Feb 15 2016 08:17:35:093PM

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 dan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016, bahwa seorang dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan dosen dimaksud bukan profesor, maka akan pensiun dalam usia 65 tahun, kecuali yang telah memiliki jabatan fungsional profesor yang akan pensiun dalam usia 70 tahun. Untuk itu dosen yang telah memasuki masa pensiun akan secara otomatis statusnya berubah dari aktif menjadi pensiun, tanpa harus diusulkan oleh perguruan tingginya.

Jika terjadi kesalahan tanggal lahir agar diusulkan perbaikannya melalui menu perubahan data dosen.

Bagi dosen yang telah purna tugas masih dapat direkrut kembali sebagai dosen dengan perjanjian kerja, dan akan mendapat Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau dapat diusulkan untuk memperoleh Nomor Urut Pendidik (NUP). Syarat-syarat untuk mengusulkan NIDK dan NUP dapat dilihat dalam permen di atas.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PTN Jangan Dijadikan Lembaga Komersial

PTN Jangan Dijadikan Lembaga Komersial

ESTER LINCE NAPITUPULU
5 Februari 2016 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Wacana untuk meniadakan batas atas biaya kuliah di perguruan tinggi negeri dinilai merupakan upaya negara melepaskan tanggung jawab pada pendidikan tinggi. Tujuan peniadaan batas atas biaya kuliah agar perguruan tinggi dapat menarik dana lebih besar dari mahasiswa kelompok kaya sehingga bisa menyubsidi kelompok miskin bisa menodai peran perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang tidak komersial. Perguruan tinggi merupakan institusi yang menyiapkan generasi muda untuk mampu berkembang dan bertahan dalam hidup.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengusulkan untuk mengevaluasi kembali biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN). Penetapan biaya kuliah diminta agar tidak menentukan pagu atas yang menyasar kelompok berpenghasilan tinggi.

Saat ini, penetapan UKT diserahkan ke setiap PTN, tetapi harus ada penetapan batas atas yang ditanggung mahasiswa. Padahal, mahasiswa kaya di PTN dinilai masih mampu untuk membayar lebih tinggi dari UKT yang ditetapkan di PTN. Semisal di ITB, pagu atas untuk yang bukan program studi di Sekolah Bisnis Manajemen ditetapkan senilai Rp 10 juta. Di lain pihak, ada pula PTN yang mematok pagu atas UKT Rp 47,5 juta.

“Itu pemikiran yang terlalu disederhanakan. Jangan sampai ada kesan orang yang mampu bayar mahal meskipun memang pintar yang bisa kuliah di PTN. Nanti ada kesan yang tidak sehat pada PTN kita,” kata Satryo Soemantri Brodjonegoro, pengamat pendidikan tinggi dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung, di Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Menurut Satryo, pembiayaan pendidikan tinggi, terutama PTN, menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu, PTN jangan dibebani dengan tugas mencari uang. “Kalaupun PTN mampu untuk bisa mendapatkan dana karena kemampuan riset yang bagus, bukan uang tujuannya. Tetapi itu akibat dari fungsi PT menjalankan pengembangan ilmu,” kata Satryo (Kompas, 5/2/2016).

Subsidi negara kepada PTN harus diberikan sesuai tuntutan kepada PTN tersebut. Jika PTN mampu mencari dana sendiri karena PTN mampu mengembangkan riset dan kerja sama yang mendatangkan pendapatan, bukan berarti pemerintah lepas tangan. Namun, bukan berarti negara menugasi PTN untuk cari dana sendiri.

Doni Koesoema, pengamat pendidikan lain, mengatakan, kuliah di PTN harus terjangkau. Pemerintah harus menghilangkan berbagai hambatan bagi warga negara untuk mengakses kuliah di PTN.

Menurut Doni, PTN bisa saja didorong untuk kreatif mencari pendanaan melalui kerja sama riset. Namun, untuk menuju PT yang mampu menghasilkan riset yang baik tetap butuh dukungan dari pemerintah, termasuk pendanaan, agar PTN berdaya. Meski PTN didorong menghasilkan riset yang sampai bisa dikomersialkan, tetapi harus dijaga keseimbangan PTN melaksanakan tridarma yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Subsidi belum memadai

Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Herry Suhardiyanto, yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor, mengatakan, subsidi dari APBN sebenarnya belum memadai. Dalam proses pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang semestinya bisa menyubsidi selisih biaya kuliah di PT setelah dikurangi uang kuliah mahasiswa sesuai kemampuan ekonomi belum cukup.

Rektor Universitas Tanjungpura, Pontianak, Thamrin Usman meyakini PTN tetap pada komitmennya tidak komersial. Apalagi dewasa ini lembaga publik selalu mendapat sorotan dan diminta untuk transparan serta akuntabel sehingga bisa diawasi apakah menyeleweng atau tidak. “Bisa diaudit nanti komposisi mahasiswa yang diterima,” kata Thamrin.

Ini Tahapan Pengusulan NIDN versi Baru 2016

Ini Tahapan Pengusulan NIDN versi Baru 2016

Dilengkapi dengan petunjuk format isian dan dokumen2 pendukung yang perlu disiapi di setiap tahapan …

Perlu disiapi berkas2 pendukung yg diperlukan di tiap tahap, krn apabila salah satu berkas tak diupload, tak bisa lanjut ke tahap berikutnya, begitu juga pengajuan NIDK dan NUP, kelengkapan berkas dan isian format pegang peranan penting.

Ada kelebihan di versi baru ini, kalo versi lama NIDN selalu diberi dalam keadaan gundul, sehingga begitu sudah terbit NIDN baru harus ajukan update riwayat pendidikan lagi mulai dari S1 dan seterusnya sehingga butuh antri menanti diproses lagi. Kalo versi baru ini, NIDN diberi dalam kondisi status riwayat pendidikan sudah lengkap diisi.

Adapun pengajuan NIDN terdiri dari 4 tahap, setiap selesai isi form dan upload dokumen2 yg diwajibkan, di sebelah kanan atas akan muncul kata LANJUT yg berwarna orange, diklik akan lanjut ke tahap berikutnya.

Tahap Pertama:
Edit Profil

Isi Profil dan upload dokumen pendukung dasar, utk dosen yayasan ada 6 berkas yg perlu diupload, kurang satu saja sistem tak akan mau lanjut ke tahap berikutnya
Dokumen pendukung yg perlu diupload:

KTP
Foto
SK CPNS dan SK PN S bagi dosen PNS
Surat Keterangan Sehat Jasmani
Surat Kwterangan Sehat Rohani
Surat Keterangan Bebas Narkotika
Surat Pernyataan Pimpinan tentang keabsahan informasi, data dan dokumen

Setelah sudah berhasil isi format dan upload berkas di atas klik LANJUT yang ada di laman kanan atas:

Tahap kedua
Edit Penugasan/homebase

Di sini ada format yg perlu diisi dan 3 berkas yang oerlu upload yaitu:
Surat Perjanjian Kerja
Surat Keterangan Pimpinan Aktif Melaksanakan Tridharma PT
Surat Pengangkatan Dosen Tetap

Tahap ketiga
Riwayat Pendidikan

Isi Riwayat Pendidikan dimulai dari S1, upload dokumen berupa ijazah, klik tambah baru di sudut kanan atas untuk isi dan upload jenjang berikutnya.
Dukumen pendukung yg diminta cuma:
Ijazah
SK penyetaraan bagi luluscluar negeri
Tidak ada minta transkrip nilai

Note: KTP dan Ijazah upload dgn scan berwarna, agar bia terbaca.
Semua dokumen maksimum berukuran 500 KB dengan tipe gambar/pdf

Tahap Keempat
Laman Manajemen Usulan Dosen Baru

Apabila sudah selesai kembali ke laman depan, klik Manajemen usulan akan dibawa ke laman Draf, periksa detil usulan dgn klik kotak kiri atas di kolom aksi, kalo ada yg salah klik kotak edit yg berbentuk pensil di kolom aksi, kalo semua sudah ok klik kotak diajukan yg terdapat di kotak kanan atas kolom aksi. Selanjutnya kalo PTS hubungi kopertis utk validasi baru bs diverifikasi pusat.

Semoga Bermanfaat