Pedoman Tata Cara Penyelengaaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/B/SK/2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYELENGAARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

 

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.
KESATU : Menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau yang selanjutnya disebut Pedoman RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA : Pedoman RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau.
KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN

DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Akhmad Syarwani

Lampiran :

  1. SK DIRJEN tentang Pedoman RPL SALINAN
  2. Lampiran Pedoman RPL SALINAN

Penjelasan Lampiran Nomenklatur Permenristekdikti No.15 Tahun 2017

21Maret 2017

Penjelasan Lampiran Nomenklatur Permenristekdikti No. 15 Tahun 2017

Disampaikan kepada seluruh Stakeholder Pendidikan Tinggi bahwa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sampai saat ini belum menerbitkan secara resmi Lampiran Perubahan Nomenklatur Program Studi yang mengacu kepada Rumpun Ilmu, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Penamaan secara Internasional.

Hal ini penting diketahui karena lampiran nomenklatur dimaksud masih dalam proses untuk ditetapkan sebagai Keputusan Menteri.

Selanjutnya jika ada informasi apapun terkait hal tersebut, kami pastikan bukan menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Jakarta, 21 Maret 2017

Aris Junaidi

Direktur Penjaminan Mutu

Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Penugasan PKM 5 Bidang Pendanaan Tahun 2017

Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2017

Nomor : 547/B3.1/KM/2017 09 Maret 2017
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2017

Yth. 1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV

Diberitahukan dengan hormat bahwa kami telah melakukan seleksi proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang untuk pendanaan tahun anggaran 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan daftar PKM 5 bidang yang layak didanai.

Kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana hibah akan dilakukan melalui kontrak kerja antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Koordinator Kopertis Wilayah. Untuk maksud tersebut, bersama ini kami kirimkan daftar isian terlampir untuk diisi dan mohon segera dikirim kembali melalui email kreativitas.belmawa@gmail.com paling lambat tanggal 17 Maret 2017.

Mengingat pelaksanaan kegiatan PKM tahun 2017 dimulai setelah penandatanganan kontrak dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada bulan Juni 2017, kami mohon agar Saudara segera menyiapkan penugasan mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan, serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.

Informasi yang terkait dengan penandatanganan kontrak akan disampaikan kemudian melalui laman belmawa.ristekdikti.go.id dan simbelmawa.ristekdikti.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan
ttd
Didin Wahidin
NIP. 196105191984031003

Tembusan Yth.

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswan PTN dan PTS
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I s/d XIV

Lampiran:

Daftar Isian PKM 2017 Penugasan 5 Bidang