Implementasi SN DIKTI pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan

Implementasi SN DIKTI pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan

14 Desember 2016

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Koordinator Kopertis I s.d. XIV
Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa berdasarkan Pasal 54 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri atas:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk memenuhi amanat Pasal 54 huruf a UU Dikti sebagaimana disebutkan di atas, Menristekdikti telah menetapkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Permenristekdikti tersebut telah ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015, dan berdasarkan Pasal 66 huruf d Permenristekdikti tersebut, pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, perguruan tinggi masih memiliki waktu penyesuaian (transisi) sampai dengan tanggal 21 Desember 2017.

Berdasarkan Pasal 8 Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI. Dalam rangka pelaksanaan tugas ini dan agar pengelola dan penyelenggara perguruan tinggi, khususnya pengelola dan penyelenggara Program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan dapat melakukan penyesuaian dengan ketentuan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, maka Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, perlu melakukan monitoring pelaksanaan Program Pascasarjana.

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, sampai dengan tahun akademik 2016/2017 terhadap penyelenggaraan Program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan, teridentifikasi perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap pelaksanaan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, khususnya dalam 5 hal berikut:

Penerapan sistem satuan kredit semester;
Lama masa studi;
Kualifikasi pembimbing dan promotor;
Jumlah bimbingan tesis atau disertasi per dosen pembimbing;
Publikasi.
Mengenai poin kelima tentang publikasi, perlu ditekankan bahwa Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 mengatur secara khusus tentang kewajiban publikasi mahasiswa program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan sebagai berikut:

a. Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
b. Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi;
c. Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau; karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.

Hal ini ditujukan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas, untuk menjadi dasar penelitian lanjutan di masa depan, meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi pada skala nasional dan internasional, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta peningkatan daya saing bangsa.
Untuk itu dalam waktu dekat, Tim Penjaminan Mutu Akademik Program Pascasarjana Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa akan melakukan monitoring pelaksanaan Program Pascasarjana ke Perguruan Tinggi terpilih.

Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi perlu menyiapkan dokumen Surat Keputusan pengelola atau penyelenggara perguruan tinggi yang memuat kebijakan tentang 5 hal di atas dan bukti pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Khusus kepada Koordinator Kopertis, dimohon untuk menyebarkan kepada perguruan tinggi swasta.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2016
Direktur Jenderal,

TTD
Intan Ahmad

Tembusan:
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;
4. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti;
5. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti

Lampiran :
Surat Edaran

Menristekditi Minta BAN-PT Tangani Akreditasi 1.882 Prodi Kadaluarsa

9 DEC 2016

JAKARTA – Kinerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2016 ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir. Sebab, capaian kerja BAN-PT selama tahun 2016 dinilai memiliki progress yang baik.

“Progresnya sudah cukup baik. Yang paling tampak adalah perguruan tinggi yang terakreditasi A, institusinya ada lompatan luar biasa,” papar Mohammad Nasir saat tampil menjadi pembicara kunci dalam pembukaan Rapat Kerja Tahunan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) 2016 yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis malam (8/12).

Selain dihadiri para anggota Dewan Eksekutif dan Dewan Majelis BAN-PT, acara pembukaan Raker Tahunan BAN-PT tersebut juga dihadiri Sesjen Kemenristekdikti Ainun Naim, Dirjen Belmawa Intan Ahmad, serta para Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.

Lebih jauh Nasir mengatakan, jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 4.405 buah. Namun jumlah Perguruan Tinggi yang masuk dalam World Top 500 Universities masih kecil dan tak signifikan dengan jumlah Perguruan Tinggi yang telah didirikan. Karena itu, Nasir meminta BAN-PT untuk terus mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia agar masuk ke kelas dunia.

Pentingnya Mutu

Nasir menegaskan, di era kompetisi ini mutu Perguruan Tinggi menjadi sangat penting. Hal ini menjadi tanggung jawab utama para Rektor, sedang BAN PT bertugas melakukan evaluasi.

“Jangan sampai kita meninggalkan kualitas. Kalau kita tidak bersaing, kita akan ketinggalan. Era kita adalah era kompetisi, maka kita harus selalu meningkatkan kualitas. Semua orang harus mengacu pada kualitas. Kalau tidak, kita akan mengalami ketertinggalan luar biasa,” tegas Nasir.

Masalah yang sering dihadapi Perguruan Tinggi, ungkap Nasir, biasanya menyangkut keberadaan dosen dan publikasi internasional. Untuk mengatasi masalah ini, jelas Nasir, Kemenristekdikti sudah melakukan penataan regulasi. Dalam pelaksanaan riset misalnya, kini sudah tidak berbasis pada aktivitas, tapi sudah diganti berbasis pada output. Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi tersebut, kini Nasir akan menagih para Guru Besar agar menunjukkan hasil karyanya pada publikasi internasional.

Pada kesempatan ini, Nasir juga menyoal adanya akreditasi 1.882 program studi (prodi) yang dibiarkan kadaluarsa. Disebutkan, jumlah program studi Perguruan Tinggi di Indonesia sudah di atas 24 ribu. Sedang prodi yang telah diakreditasi baru mencapai 19 ribu, tapi 1.882 prodi di antaranya telah kadaluarsa.

“Ini bisa menimbulkan masalah lagi. Karena itu, hal ini harus segera diatasi. Kalau dibiarkan, Saya khawatir ijazah yang dikeluarkan Perguruan Tinggi menjadi tidak sah dan akan menimbulkan persoalan lain lagi,” papar Nasir.

Menurut T. Basaruddin dari Dewan Eksekutif BAN-PT, 1.882 program studi yang dianggap kadaluarasa karena Perguruan Tinggi tidak melakukan reakreditasi berdasar masa berlakunya surat keputusan akreditasi. Disebutkan, enam bulan sebelum masa SK Akreditasi habis, Perguruan Tinggi yang bersangkutan harusnya melakukan reakreditasi. Kenapa Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak melakukan reakreditasi, BAN PT mengaku belum tahu pasti.

“Apakah mereka mengalami kesulitan melakukan reakreditasi, kami belum tahu. Yang pasti, Perguruan Tinggi yang memiliki program studi berakreditasi kadaluarsa, tidak diperbolehkan mengeluarkan ijazah”, tegasnya.

Dalam pembukaan Raker Tahunan BAN-PT 2016 tersebut, Menristekdikti juga meresmikan pelaksanaan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Online (SAPTO). Pelaksanaan SAPTO tersebut dinilai positif oleh Nasir karena dianggap bisa mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia. (SUT)

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016 new


Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

SURAT EDARAN
NOMOR: 255 /B/SE/VIII/2016
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Yth:

  1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
  2. Kordinator Kopertis I s.d. XIV
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

  1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
  1. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, untuk dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun kurikulum.
  1. Berkaitan dengan hal tersebut bersama ini kami menghimbau kepada semua perguruan tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan rekonstruksi kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani, soft file dapat diunduh melalui website: belmawa.ristekdikti.go.id Khusus kepada Koordinator Kopertis, dimohon untuk menyebarkan kepada Perguruan Tinggi Swasta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Agustus 2016,

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Intan Ahmad

Lampiran :

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Edaran Menristekdikti tentang Pendirian PT dan Pembukaan Prodi

Edaran Menristekdikti tentang Pendirian PT dan Pembukaan Prodi

Surat Edaran No. 2/M/SE/IX/2016
Tentang
Pendirian Perguruan TingginBaru dan
Pembukaan Program Studi

Yth,
1. Pemimpin Perguruan Tinggi,
2. Ketua Yayasan /Perkumpulan/Badan Penyelenggaraan Pendidikan Berbadan Hukum di Seluruh Indonesia

Memperhatikan Jumlah perguruan tinggi saat ini yang telah mencapai 4300 lebih dan sebagian besar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sementara yang sangat dibutuhkan adalah perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi akademi yang berorientasi pada science, technology, engineering, dan mathematic (STEM), maka sejak tanggal 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian ijin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut :

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi.

3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM).

4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi :

a. Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
b. Daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Surat Edaran silahkan unduh DISINI

Selengkapnya silakan unduh di SINI

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)