Pedoman Tata Cara Penyelengaaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/B/SK/2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENYELENGAARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019; 5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723); |
| MEMUTUSKAN:
|
||
| Menetapkan
|
: | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU. |
| KESATU | : | Menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau yang selanjutnya disebut Pedoman RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. |
| KEDUA | : | Pedoman RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau. |
| KETIGA | : | Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,
TTD
INTAN AHMAD
Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
TTD
Akhmad Syarwani
Lampiran :
Peraturan BAN-PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistim Akreditasi Nasional Dikti
Sistim Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
2017-04-05
Terlampir :
Peraturan BAN-PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistim Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (36 halaman)
Peraturan BANPT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
2017-04-03
Terlampir Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
Pengumuman Terkait Penyampaian Usulan Akreditasi Program Studi (APS)
2017-03-24
Sehubungan dengan penerapan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) dan timbulnya antrian penyampaian usulan APS di kantor BAN-PT, dengan ini kami informasikan hal-hal berikut:
Sesuai dengan surat nomor 1041/BAN-PT/LL/2017 bahwa penyampaian usulan APS dalam bentuk cetak (hard copy) akan dilayani sampai tanggal 31 Maret 2017. Penyampaian usulan APS setelah tanggal tersebut dapat disampaikan secara online mulai tanggal 10 April 2017.
Perlu diketahui bahwa usulan akreditasi secara online menggunakan instrument yang sama dengan yang berlaku selama ini. Sehingga perguruan tinggi tidak perlu bergegas mengejar batas waktu 31 Maret 2017 kecuali karena alasan masa berlaku SK Akreditasi.
Usulan APS hanya akan diproses dengan syarat dan ketentuan yaitu Program Studi harus terdaftar di PDDIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dengan jumlah dosen tetap minimal 6 orang dengan kualifikasi dan jabatan fungsional yang sesuai.
Demikian agar maklum adanya.
Jakarta, 24 Maret 2017
Dewan Eksekutif BAN-PT